Pendidikan

Ricuh, Demo Mahasiswa Tolak Revisi UU MD3

Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak revisi UU MD3 di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon berlangsung ricuh, Kamis (1/3).

Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Cirebon tersebut berusaha merangsek pagar kantor DPRD yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan Satpol PP. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan.

Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak revisi UU MD3 di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon, ricuh

Koordinator Aksi, Surya menyerukan bahwa revisi UU MD3 yang disahkan oleh DPR pada tanggal 12 Februari 2018 dianggap sudah menciderai demokrasi di Indonesia. Pasalnya, isi dalam UU MD3 itu membungkam kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

“DPR sudah keterlauan. Mereka dipilih rakyat, tapi malah membungkam rakyat,” serunya saat berorasi di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (1/3).

Menurutnya dalam UU tersebut terdapat sejumlah pasal yang tidak dapat diterima yang menciderai demokrasi di negeri ini. Ada 3 pasal yang membuat lembaga DPR itu jadi anti kritik. Yakni, hak imunitas terhadap anggota DPR dalam pasal 245, pasal 73 ayat 4 dan pasal 122 huruf K.

“Dalam UU kebebasan berpendapat di muka umum telah dibungkam oleh DPR melalui revisi UU MD3. Kami sudah jelas menolaknya karena tidak sejalan dengan azas demokrasi,” kata Surya.

Substansi dalam UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 lantaran di dalamnya termaktub pemanggilan paksa warga masyarakat jika menyampaikan kritik kepada DPR. Pemanggilan paksa warga masyarakat itu dinilai akan menjadi instrumen DPR untuk melemahkan rakyat dalam menyampaikan kritik dan aspirasinya.

Surya menandaskan, “Kami menuntut untuk menguji materi atas pasal-pasal yang dinilai mendiskriminasikan masyarakat ke MK.”

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Yuningsih yang menemui massa pengunjuk rasa mengaku merespon baik dengan tuntutan dan aspirasi mahasiswa. Kendati demikian, upaya mahasiswa untuk menemui seluruh pimpinan DPRD untuk pendatanganan penolakan revisi UU MD3 tidak dapat dipenuhi.

Yuningsih berujar, “Bukannya kami tidak mau menerima saran aspirasi dari mahasiswa terkait penolakan UU MD3 ini. Akan tetapi, dari kami belum ada surat permohonan audiensi dengan anggota DPRD dari mahasiswa.”

Menurutnya, aspirasi dari mahasiswa terkait penolakan UU MD3 itu baik. Akan tetapi hal tersebut adalah kewenangan di DPR RI dan pemerintah pusat. Sehingga DPRD Kabupaten Cirebon tidak punya kewenangan apa pun soal pengesahan UU MD3.

“Kami tidak anti kritik. Tidak bisa anggota dewan anti kritik. Kalau anti saran masyarakat, kami bekerja untuk apa,” ujarnya.