EkonomiNasional

Fahri Hamzah: Utang BUMN Lebih Besar Dari Utang Negara

Fahri Hamzah: Utang BUMN Lebih Besar Dari Utang Negara

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah khawatir jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam masalah besar. Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter, @Fahrihamzah, yang diunggah pada Jumat (20/7/2018).

Fahri Hamzah mengatakan jika utang BUMN lebih besar dari utang negara. Bahkan, Fahri menyebut BUMN menjadi tempat berkumpulnya tim sukses pemerintahan saat ini.

Pasalnya, kata Fahri, BUMN dikelola tanpa pertanggungjawaban dan seolah memiliki kewajiban untuk menyiapkan dana bagi kegiatan politik penguasa.

@Fahrihamzah: Saya khawatir BUMN kita dalam masalah besar….
Hutangnya lebih besar dari hutang negara…tempat mangkal tim sukses, dikelola tanpa pertanggungjawaban dan menjadi petugas operasi ekonomi komando dengan kewajiban menyiapkan dana bagi kegiatan politik penguasa. #Waspadalah

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah turut melaporkan jalannya aksi demontrasi serikat pekerja Pertamina yang menolak akuisisi PT Pertagas oleh PGN, Jumat (20/7/2018), di depan Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

Fahri Hamzah: Utang BUMN Lebih Besar Dari Utang Negara

Menurut kicauan Fahri, ada sekitar 500 orang dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Sementara pada pukul 08.00 WIB, massa aksi yang berkumpul mencapai sekitar 1.000 orang. Fahri juga menyebutkan 5 tuntutan yang diajukan oleh peserta aksi;

1. Menolak akuisisi Pertagas oleh PGN

2. SK Menteri BUMN No. 39/2018.

3. Menolak Permen ESDM No. 23/2018.

4. Menolak Perpres No. 43/2018 (Revisi PP 191/2014).

5. Menuntut Menteri BUMN mundur dari jabatanya.

@FahriHamzah: “Betulkah? Ijin melaporkan perihal: Aksi Damai Bela Pertamina: Pada hari Jumat 20 Juli 2018 pukul 07.50 wib di halaman kantor Pertamina Pusat Jl.Medan Merdeka Timur. No.1A Gambir Jakarta Pusat sekitar 500 org dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).”

@FahriHamzah: “Tuntutan yang disampaikan, MENOLAK: 1. Akuisisi Pertagas oleh PGN 2. SK Menteri BUMN No. 39/2018. 3. Permen ESDM No. 23/2018. 4. Perpres No. 43/2018 (Revisi PP 191/2014). 5. Menuntut Menteri BUMN mundur dari jabatanya. Pukul 08.00 wib massa berisi 1.000 org. Demikian.”

Untuk diketahui, PT Perusahaan Gas Negara tbk (PGN) sudah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat dengan Pertamina.

Penandatanganan CSPA antara Pertamina dan PGN merupakan kelanjutan dari proses integrasi PGN untuk mengakuisisi Pertagas.

Hal ini sebagai tindak lanjut pendirian holding BUMN migas pada 11 April 2018. “Satu demi satu tahapan proses integrasi antara PGN dan Pertagas ini kami lalui dan pada hari ini kami mencatatkan sejarah baru dengan penandatanganan CSPA,” ujar Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama melalui keterangan tertulis, Jumat (29/6/2018).

Dengan penandatanganan CSPA ini, PGN menjadi pemilik mayoritas saham Pertagas sebanyak 51 persen. Melalui integrasi ini, holding BUMN Migas diharapkan menghasilkan sejumlah manfaat.

Di antaranya, menciptakan efisiensi dalam rantai bisnis gas bumi sehingga tercipta harga gas yang lebih terjangkau kepada konsumen, meningkatkan kapasitas dan volume pengelolaan gas bumi nasional, serta meningkatkan kinerja keuangan holding BUMN migas.

Selain itu, akusisi ini mampu meningkatkan peran holding migas dalam memperkuat infrastruktur migas di Indonesia serta menghemat biaya investasi dengan tidak terjadinya lagi duplikasi pembangunan infrastruktur antara PGN dan Pertagas.

Dengan mengakuisisi Pertagas, PGN tidak lagi memiliki kompetitor.

Sementara itu, Direktur Keuangan PGN Said Reza Pahlevy mengatakan, selama ini perseroan dan Pertagas bersaing mendapatkan pelanggan dalam menyuplai gas. “Potensi ke depan bisnis gas itu, untuk PGN terutama, tidak akan lagi ada head to head sama Pertagas. Kompetisi sudah hilang,” ujar Reza di Jakarta, Selasa (3/7/2018).