NasionalPolitik

Saat Debat Capres, Prabowo Sampaikan Penegakan Hukum Berat Sebelah Adalah Fakta

Saat Debat Capres, Prabowo Sampaikan Penegakan Hukum Berat Sebelah Adalah Fakta

Debat sesi pertama Pilpres 2019 diselenggarakan di Birawa Assembly Hall di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, (17/1) malam. Ketua DPP Partai Gerindra Moh Nizar Zahro mengatakan, yang disampaikan Prabowo Subianto mengenai penegakan hukum berat sebelah saat debat capres  adalah fakta.

Prabowo lantas mencontohkan ketidakadilan perlakuan hukum, juga fakta. Ada kepala desa di Jawa Timur yang mendukung Capres 02 tersebut ditahan, sementara jika kepala daerah pendukung Joko Widodo – Ma’ruf Amin, tidak apa-apa. Lantas, Jokowi dalam sesi debat itu menyatakan Prabowo jangan menuduh.

“Pak Prabowo selalu bicara fakta. Kami dari awal antihoaks. Tentang adanya diskriminasi hukum itu yang selalu kami rasakan,” ujar Nizar, Jumat malam (18/1).

Dikatakan Nizar yang juga politikus Senayan itu, bahwa Jokowi tidak boleh hanya melemparkan tanggung jawab penegakan hukum kepada aparat hukum. Sebagai atasan kapolri, presiden dapat memerintahkan percepatan penanganan hukum.

Ketua DPP Partai Gerindra Moh Nizar Zahro
Ketua DPP Partai Gerindra Moh Nizar Zahro

Legislator asal Madura ini juga menyebutkan, fakta di lapangan membuktikan bahwa perundungan yang ditujukan kepada Jokowi selalu cepat ditindak. Namun perundungan terhadap Prabowo nyaris tidak terdengar penyelesaiannya.

“Kami sudah lapor. Para petinggi Partai Gerindra sudah berkali-kali melapor, tetapi tidak ada yang ditanggapi,” jelas Ketua umum PP Satria Gerindra.

Sementara itu, dalam diskusi bertajuk Kalau Bersih Kenapa Risih, di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019). Menurut anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Habiburokhman penegakan hukum di era Pemerintah Jokowi saat ini hanya tajam kepada orang yang mengkritik penguasa, tetapi tumpul kepada orang yang baik dengan kekuasaan.

Dia juga mengingatkan kembali kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan yang hingga kini belum tuntas.

Oleh sebab itu, dalam debat capres – cawapres tersebut Prabowo berjanji, jika terpilih menjadi presiden maka dia akan menjadikan aparat hukum netral dan independen, tidak memihak ke kelompok politik mana pun. Karena hukum harus ditegakkan tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah.