NasionalPolitik

BPN Prabowo: Remisi Presiden Kepada Otak Pembunuh Jurnalis, Kado Buruk Untuk Pers Indonesia

BPN Prabowo: Remisi Presiden Kepada Otak Pembunuh Jurnalis, Kado Buruk Untuk Pers Indonesia

Presiden Joko Widodo telah memberikan remisi kepada I Nyoman Susrama yang merupakan otak pembunuhan wartawan Radar Bali, Gde Bagus Narendra Prabangsa. Wakil Direktur Media dan Komunikasi, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dhimam Abror Djuraid mengecam langkah pemerintah yang memberikan remisi terhadap I Nyoman Susrama.

Menurut Dhimam, keputusan Presiden Joko Widodo memberikan remisi terhadap pembunuh jurnalis tidak cermat. Jokowi terkesan tidak menimbang dampak yang bakal ditimbulkan atas kebijakan pemberian remisi tersebut.

“Presiden Jokowi terkesan hanya melihat kasus pembunuhan berencana terhadap Narendra Prabangsa, tapi tidak melihat aspek jaminan keamanan terhadap pers,” ujar Dhimam dalam keterangan, Kamis 24 Januari 2019.

Wakil Direktur Media dan Komunikasi, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dhimam Abror Djuraid
Wakil Direktur Media dan Komunikasi, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dhimam Abror Djuraid
Selain itu, keputusan ini juga menjadi ancaman nyata bagi perlindungan profesi wartawan dan kemerdekaan pers di Indonesia. “Pak Jokowi harus diingatkan bahwa nama beliau dibesarkan oleh teman-teman wartawan. Pemberian remisi ini otomatis melukai hati para wartawan di tanah air,” tutur Dhimam.

“Ini kado buruk bagi insan media menjelang Hari Pers 9 Februari mendatang. Saya ingatkan bahwa profesi wartawan dilindungi Undang Undang. Pemerintah wajib menjalankan mandat Undang Undang demi tegaknya kemerdekaan pers di Indonesia,” tegas Dhimam yang juga mantan wartawan.

Sementara itu, pemberian remisi ini juga mengundang reaksi dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyesalkan keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan grasi kepada I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa.

Ketua AJI Denpasar, Nandhang R. Astika, mengatakan keputusan ini menunjukkan langkah mundur terhadap penegakan kemerdekaan pers. “Untuk itu AJI Denpasar menuntut agar pemberian grasi kepada otak pembunuhan AA Gde Bagus Narendra Prabangsa untuk dicabut atau dianulir,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 22 Januari 2019.

Nandhang menjelaskan pengungkapan kasus yang terjadi pada 2010 ini menjadi tonggak penegakan kemerdekaan pers di Indonesia. Alasannya karena sebelumnya tidak ada kasus kekerasan terhadap jurnalis yang diungkap secara tuntas di beberapa daerah di Indonesia.

Hal ini tentu saja menjadi kado buruk bagi pers Indonesia menjelang Hari Pers 9 Februari mendatang. Pemberian remisi ini juga menunjukkan langkah mundur terhadap penegakan kemerdekaan pers di Indonesia.