NasionalPolitik

Buni Yani Dipenjara, Bukti Hukum Pilih Kasih Rezim Penguasa

Buni Yani Dipenjara, Bukti Hukum Pilih Kasih Rezim Penguasa

Buni Yani tersandung kasus penyebaran ujaran kebencian melalui postingannya di Facebook.  Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara.

Eksekusi terhadap Buni Yani disesalkan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi. Menurutnya, kasus Buni Yani mirip dengan Ahmad Dhani Prasetyo di mana hukum hanya adil pada pihak penguasa.

“Saya lihat kasus Dhani dan Buni case yang sama, masyarakat menuntut keadilan,” ujar Prio di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu 30 Januari 2019.

Dikatakan Priyo, ketidakadilan ini nampak nyata. Di mana polisi tidak bertindak adil dalam kasus yang sama.

“Kayak Bupati Boyolali yang maki Pak Prabowo, udah laporan polisi kelanjutan enggak tahu. Ada juga yang ngatain Pak Soeharto yang Partai Berkarya hormati, sebagai guru koruptor, difitnah, udah dilaporkan kita enggak tahu kelanjutannya. Ada juga pejabat di NTB pendukung 01 keras sekali, dilaporkan kelanjutan enggak jelas,” ungkap Priyo.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Berkarya ini, dari sejumlah kasus yang dipaparkannya masyarakat bisa menilai sejauh mana hukum ditegakkan.

“Tapi ini demokrasi, semua punya trade mark sendiri. Ini kalau rezim menegakkan hukum pilih kasih lama-lama timbulkan rasa ketidakadilan. Saya prihatin,” tuturnya menegaskan.

Lebih lanjut, menurut Priyo, sosok Buni Yani hanya menyampaikan ekpresi kekecewaan, dan BPN Prabowo-Sandi mendukung Buni Yani.

“Jangan karena terpetakan berpandangan politik yang ambil jarak dengan yang sedang berkuasa, kemudian tajam kali itu penegakan hukum kepada dia.  Sementara yang lain diperlakukan tidak seperti itu, ini kan aneh,” ujar Priyo.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno mengatakan penegak hukum seharusnya tidak memandang latar belakang politik. Seperti diketahui, Buni Yani tergabung di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto.

“Tentunya kami berharap beliau (Buni Yani) mendapatkan perlakuan yang adil dan hukum tidak hanya tajam kepada pihak oposisi tapi tumpul kepada pihak penguasa, tapi harus betul seadil-adilnya,” ujar Sandiaga di Jakarta Barat, Jumat (30/11).

Adapun, perbuatan Buni Yani dinilai memenuhi unsur Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta.